Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Program Percepatan Reforma Agraria

    Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Program Percepatan Reforma Agraria
    Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Program Percepatan Reforma Agraria

    JAKARTA - Kementerian ATR/BPN saat ini melaksanakan Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA), yakni melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) yang bekerja sama dengan Bank Dunia. Sebelumnya, program ini telah berjalan pada 4 provinsi di Kalimantan dan 3 provinsi di Sumatra. Kini, wilayah cakupan diperluas ke 3 provinsi di Jawa, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

    "Program PPRA berjalan dengan cepat dan dinilai bagus oleh Bank Dunia. Bank Dunia berproses atas usulan kita untuk menyetujui proyek PPRA ini di Jawa. Reforma Agraria salah satu tujuannya adalah mengurangi potensi konflik. Percepatan pendaftaran dilakukan di seluruh Indonesia untuk mengurangi potensi-potensi konflik, mengurangi potensi-potensi kemungkinan adanya mafia tanah dengan memberikan jaminan kepastian hukum yang prosesnya melalui sertipikasi, " tutur Gabriel Triwibawa. 

    WARTASEKOLAH.COM
    market.biz.id WARTASEKOLAH.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Konsultasi Publik terkait PPRA di Jawa Tengah ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama mengatakan, peran pemerintah daerah sangat diperlukan, termasuk untuk mengumpulkan data fisik dan data yuridis dalam PTSL-PM. "Nanti kita akan merekrut tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) dari desa dalam penelitian data fisik dan yuridis, " ujarnya. 

    Selain itu, ia mengimbau agar pemerintah daerah dapat mendukung PTSL-PM dengan keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Grand design kita tahun 2025 pendaftaran tanah selesai. Sesuai Instruksi Presiden, PTSL itu bukan BPN saja, di situ memberikan ruang bagi bupati/wali kota untuk meringankan bahkan membebaskan BPHTB. Ini ada keterkaitan bila pemerintah daerah meringankan BPHTB atau biaya pra sertipikat juga, akan menimbulkan antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini, " tegas Dwi Purnama. 

    GO.WEB.ID
    market.biz.id GO.WEB.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Adapun dalam kegiatan konsultasi publik ini, turut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Fransiska Vivi Ganggas dan Ketua Tim Kendali PTSL, Hary Noegroho. Selain pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, konsultasi publik juga diikuti jajaran Kantor Pertanahan dari lima kabupaten di Jawa Tengah, antara lain Kabupaten Jepara, Pekalongan, Tegal, Brebes, dan Kebumen. (***/MISG)

    Administrator

    Administrator

    Artikel Sebelumnya

    Sambut Ramadan, Kader Wanita Partai NasDem...

    Artikel Berikutnya

    Kasad Jenderal Dudung Beri Penghargaan Atas...

    Komentar

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 9

    Registered: May 4, 2021

    Redaksi Publik Blitar

    Redaksi Publik Blitar verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 243

    Registered: Jan 16, 2022

    Aa Ruslan Sutisna

    Aa Ruslan Sutisna verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 1

    Registered: Oct 23, 2021

    Zulfahmi chilalek

    Zulfahmi chilalek verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Ustazd Zainal Arifin Ajak Peduli Sesama yang Tertimpa Musibah
    Ziarah Makam Pahlawan dalam rangka Hari Bhayangkara, Kapolda Jatim Sempatkan Berdoa di Makam Sang Kakek yang merupakan Pejuang Kemerdekaan
    Kolaborasi FISIP-TVRI Jawa Timur untuk Program Beranda Kampus 
    3 Mahasiswa UNAIR Asal Lamongan Ciptakan Bahan Bakar Alternatif dari Sekam

    Rekomendasi

    Pesan Kapolri ke Taruna-Taruni Akpol: Turun, Dengar dan Serap Aspirasi Masyarakat
    Dies Natalis 65 FH UB, Hadirkan Penguatan Pendidikan Hukum demi Peningkatan Profesionalisme 
    Dipenghujung Rakor GTR Agraria, Kapolda Jatim Dapat Kejutan Kue Tart dan Tumpeng HUT Bhayangkara-76 dari Gubernur Jatim
    Doa Bersama Peringatan Hari Bhayangkara ke 76 di Polda Jatim dan Serentak Seindonesia
    Tingkatkan semangat Kebersamaan dan Kekeluargaan melalui Family Gathering” Korem 083/Bdj

    Ikuti Kami